Bukan Dari PDIP! Siapa yang Memasukkan Trisila dan Ekasila ke RUU HIP?
jpnn.com, JAKARTA - Politikus PDI Perjuangan Budiman Sudjatmiko mengatakan, pembahasan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) awalnya dimaksudkan hanya untuk membicarakan posisi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).
Sama sekali tidak ada tujuan lain, apalagi seperti tudingan pihak tertentu yang mengesankan PDI Perjuangan hendak mengganti Pancasila menjadi ekasila atau trisila lewat RUU BPIP.
Lewat kicauannya di media sosial Twitter, Senin (29/6), Budiman mengatakan usulan ekasila atau trisila datang dari partai tertentu.
Hal tersebut dapat dilihat dari notulensi rapat-rapat yang digelar DPR.
"Awalnya RUU tsb u/ membicarakan BPIP tp berdasar notulensi ada usulan dr 2 partai lain: jgn cuma BPIP tp harus lebih luas & ada partai 1 lagi memasukkan Trisila & Ekasila. BUKAN dr PDI Perjuangan! Tolong tegaskan pembacaan Pancasila hrs dalam Pembukaan UUD 45," kicau @budimandjatmiko.
Pentolan aktivis'98 ini kemudian mengingatkan, bahwa memisahkan pembacaan dan pengertian lima sila yang ada dalam Pancasila dari konteks pembukaan UUD 1945, hanya akan mengurangi semangat perjuangan dan spirit bangsa Indonesia yang bersejarah.
“Memisahkan pembacaan & pengertian 5 sila dlm Pancasila dr konteks Pembukaan UUD 1945 akan mengurangi elan & spirit perjuangan bangsa Indonesia yg bersejarah (punya akar masa lalu yg berdampak besar) & menyejarah (berdampak besar pada masa kini & masa depan)," kicau @budimandjatmiko.
Budiman kemudian mengajak warganet membaca Pancasila dalam konteks Pembukaan UUD1945. Ia meyakini, warganet akan merasakan getarannya.
Politikus PDIP Budiman Sudjatmiko lewat kicauannya di media sosial Twitter, Senin (29/6), Budiman mengatakan usulan ekasila atau trisila datang dari partai tertentu.
- Cucun Hadiri Kolaborasi Medsos DPR RI dengan Masyarakat Digital di Lembang
- SHP Pemprov Bali Belum Dicoret dari Daftar Aset, Wayan Sudirta DPR Minta Penjabat Gubernur Taati Hukum
- Melly Goeslaw: Revisi UU Hak Cipta Solusi Hadapi Kemajuan Platform Digital
- Komisi III DPR Menghadapi Dilema dalam Memilih Pimpinan dan Dewas KPK, Apa Itu?
- Komisi XI DPR RI Desak Apple Bertanggung Jawab Atas Ketimpangan Pendapatan dan Investasi di Indonesia
- Problematika Penanganan Perkara Judi Online