Bukan Elektabilitas, Syarat PDIP Mengusung Kandidat pada 2024 Karena Hal Ini
![Bukan Elektabilitas, Syarat PDIP Mengusung Kandidat pada 2024 Karena Hal Ini](https://cloud.jpnn.com/photo/ilustrasi/normal/2021/11/15/fraksi-pdi-perjuangan-foto-ricardojpnncom-ju9xq-fysr.jpg)
jpnn.com, JAKARTA - Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PDIP Arif Wibowo menyebut parpolnya tidak mendasari elektabilitas untuk memilih kandidat yang bisa diusung pada Pilpres 2024.
Menurut alumnus Universitas Jember itu, PDIP melihat asas kemanfaatan sebelum mengusung kandidat. Terutama, melihat manfaat tokoh untuk meningkatkan perekonomian rakyat.
Arif mengatakan hal tersebut saat menjadi pembicara agenda rilis survei berjudul Political Outlook 2022: Meneropong Poros Koalisi, pada Senin (27/12).
"Jadinya, kalau dianggap sukses menjadi kepala daerah, harus mempu mengurangi kemiskinan. Itu salah satu," kata mantan aktivis Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) itu, Senin.
Selain itu, kata Arif, PDIP menimbang pengabdian tokoh kepada kepentingan nasional, sebelum menentukan sosok yang diusung pada Pilpres 2024.
"Misalnya begitu. Itu bukan soal mudah. Kami akan mendalami itu," bebernya.
Berikutnya, kata Arif, PDIP menimbang sisi politik seperti tokoh mampu menguatkan elektabilitas parpol berlambang Banteng itu sebelum mengusung kandidat.
"Misalnya memberi daya dukung kekuatan partai agar partai makin besar, makin berkemampuan. Jadi kemanfaatan itu yang penting, yang harus bisa kami ukur," bebernya.
Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PDIP Arif Wibowo menyebut parpolnya tidak mendasari elektabilitas untuk memilih kandidat yang bisa diusung pada Pilpres 2024.
- Hasto Kristiyanto Akan Penuhi Panggilan KPK jika Tak Ada Kepentingan Mendesak
- Apa Doa Megawati saat Umrah di Madinah?
- Ronny Talapessy: Putusan Hakim Belum Menyentuh Materi Gugatan Hasto Kristiyanto
- Hakim Putuskan Gugatan Praperadilan Hasto Tak Dapat Diterima
- Kerabat Hasto di DPP PDIP Hadiri Sidang Putusan Praperadilan, Beri Dukungan Moral
- PDIP: Gugatan Hasto Seharusnya Dikabulkan, Ada Dugaan Intervensi Jokowi Jika Ditolak