Bukan Hanya soal Pengangkatan PPPK 2024, tetapi Honorer Tidak Turun ke Jalan

Bukan Hanya soal Pengangkatan PPPK 2024, tetapi Honorer Tidak Turun ke Jalan
Para calon PPPK 2024 di Mataram saat melakukan unjuk rasa di depan pintu gerbamg DPRD NTB, Mataram, Senin (10/3/2025). Ilustrasi Foto: ANTARA/Nur Imansyah

"Kita (Pemkot Banjarmasin) akan mempertanyakan hal ini kembali ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) agar mendapatkan kejelasan lebih lanjut," ujarnya.

Dia mengakui, selain masalah pengangkatan PPPK 2024, persoalan keterlambatan pembayaran gaji guru honorer juga jadi sorotan.

Yamin mengatakan permasalahan itu segera terselesaikan, kepala dinas terkait akan diundang dalam pertemuan selanjutnya agar bisa memberikan klarifikasi dan solusi konkret.

"Audiensi ini diharapkan dapat memberikan titik terang bagi tenaga pendidik di Banjarmasin, baik bagi mereka yang menantikan pengangkatan sebagai PPPK maupun guru honorer yang belum menerima gaji mereka," ujarnya.

Sementara itu, Ketua IGI Kota Banjarmasin M Ali Wardana mengungkapkan keterlambatan gaji guru honorer terjadi, karena proses verifikasi ulang yang rutin dilakukan setiap awal tahun.

Namun, pihaknya memastikan bahwa Surat Pertanggungjawaban (SPJ) gaji untuk pembayaran sudah ditandatangani.

"Alhamdulillah, mulai hari ini sudah tanda tangan SPJ. Mudah-mudahan dalam minggu ini gaji mereka bisa terealisasi," kata dia.

Dia mengapresiasi Wali Kota Banjarmasin yang memberikan respons positif terhadap aspirasi yang disampaikan.

Aksi honorer menolak penundaan pengangkatan PPPK 2024 dilakukan dengan cara berunjuk rasa atau demo, tetapi ada juga yang memilih cara dialog.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News