Bukan Menyalahkan Prabowo soal PPN 12 Persen, Deddy Singgung Rezim Jokowi
jpnn.com - Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Deddy Yevri Sitorus merespons kebijakan pemerintah soal kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN dari 11 persen menjadi 12 persen.
Deddy meminta pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mengkaji ulang rencana kenaikan PPN 12 persen itu.
Menurut Deddy, rencana ini merupakan warisan dari pemerintahan sebelumnya, yakni rezim Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Jadi, sama sekali bukan menyalahkan pemerintahan Pak Prabowo (Subianto), bukan, karena memang itu sudah given dari kesepakatan periode sebelumnya (Jokowi, red)," ujar Deddy dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (22/12/2024).
Anggota Komisi II DPR RI itu menyatakan bahwa sikap fraksinya terhadap kenaikan PPN 12 persen hanya meminta pemerintah mengkaji ulang dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat saat ini.
Dengan permintaan itu, bukan berarti fraksi PDIP di DPR RI menolaknya.
"Kami minta mengkaji ulang apakah tahun depan itu sudah pantas kita berlakukan pada saat kondisi ekonomi kita tidak sedang baik-baik saja. Kami minta itu mengkaji," tuturnya.
Menurut Deddy, fraksinya hanya tidak ingin ada persoalan baru yang dihadapi pemerintahan Prabowo Subianto imbas kenaikan PPN 12 persen tersebut.
Politikus PDIP Deddy Yevri Sitorus menyebut fraksinya bukan menyalahkan Prabowo Subianto soal PPN 12 persen. Dia menyentil pemerintahan rezim Jokowi.
- Batal Bertemu, PM Malaysia Ungkap Kondisi Kesehatan Prabowo
- Prabowo Bakal Groundbreaking di IKN, Nilai Investasinya Bikin Kaget
- Kenaikan PPN 12 Persen, Marwan Cik Asan Mendukung karena Ada Perlindungan bagi Masyarakat Bawah
- Tim 8 Prabowo Soroti Kritikan PDIP Soal PPN 12 Persen
- Ingatkan PDIP Konsisten soal PPN, Misbakhun: Berpolitiklah secara Elegan
- PKB Sentil PDIP soal PPN 12 Persen