Bukber Anak Yatim, Gerakan HMS Ingatkan Spirit Perang Badar Lawan Korupsi

jpnn.com, JAKARTA - Gerakan Hidupkan Masyarakat Sejahtera (HMS) kembali menyerukan kepada masyarakat, khususnya umat Islam untuk mengawal kasus-kasus korupsi penyalahgunaan keuangan negara agar bangsa ini begerak kearah yang lebih baik.

Disela-sela acara “Silaturahmi dan Buka Puasa Bersama serta Santunan Anak Yatim” Ketua Umum Gerakan HMS, Sasmito Hadinagoro mengingatkan kembali spirit Perang Badar di Bulan Ramadhan ini dalam menuntaskan skandal keuangan terbesar negara yaitu kasus BLBI gate.

“Bersama Gerakan HMS, mari kita istiqomah, mantapkan hati dan pikiran agar tetap tegakkan: “amar ma’ruf nahi munkar tuntaskan BLBI gate haruslah lebih lancar dengan spirit Perang Badar di Bulan Ramadan, sebagai wujud meneladani jejak Rasulullah SAW. Di bulan suci ini, mari kita mantapkan semangat perang melawan korupsi yang kian merajalela di negeri ini,” ujar Sasmito di Sekretariat Gerakan HMS Komplek Hankam, Jalan Basoka Raya A 4/5 Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, Sabtu (17/6).

Dalam acara silaturahmi Keluarga Besar HMS ini hadir sejumlah tokoh nasional seperti Hj. Lily Wahid, Ketua Dewan Pembina Gerakan HMS Mayjend TNI (Purn) Syamsu Djalal dan Laksama TNI (Purn) Slamet Soebijanto serta sejumlah wartawan senior.

Kegiatan ini merupakan agenda rutin gerakan HMS dalam rangka memperkuat silaturahmi serta saling mendoakan satu sama lainnya.

”Di bulan suci Ramadan ini, marilah kita bersama-sama menjalankan ibadah puasa dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Saya meyakini bahwa silaturahmi ini sangat penting karena akan memperpanjang umur. Makin banyak bertemu makin banyak doa diberikan," jelasnya.

Dalam tausiahnya, Sasmito kembali mengingatkan publik untuk agar bersama-sama mengawal roda pemerintahan agar politik anggaran benar-benar berpihak kepada rakyat. Sejauh ini, politik anggaran meminggirkan kepentingan rakyat kecil. Sementara para konglomerat terus mendapat fasilitas dari negara.

“Gerakan HMS telah lama mengamati perilaku pada pemegang otoritas keuangan negara sejak terjadinya mega skandal perbankan tahun 1998 sampai dengan era reformasi sekarang ini. Dana APBN yang berasal dari pajak rakyat hasil jerih payah kontribusi puluhan juta petani tidak dihargai selayaknya,” tegasnya.