Bukti Kegagalan Kemenkumham Lakukan Pembinaan

jpnn.com - JAKARTA - Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane mengatakan kerusuhan yang terjadi di lembaga permasyarakatan (Lapas) menunjukkan bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah gagal melakukan pembinaan di lapas.

Menurut Neta, kasus kerusuhan Lapas Palopo menunjukkan bahwa kerusuhan tidak hanya monopoli atau terjadi di lapas kota-kota besar. "Lapas di kota-kota kecil juga mulai dilanda kerusuhan, konflik, dan kekacauan," katanya kepada JPNN, Sabtu (14/12).

Neta menjelaskan, melebarnya aksi kerusuhan di lapas semakin menggambarkan betapa buruknya pembinaan lapas yang dilakukan pemerintah. "Jika dicermati, tingkat kesenjangan sosial begitu tinggi. Jurang sosial antara yang kaya (punya uang) dengan yang miskin (tidak punya uang) makin melebar dari hari ke hari. Kecemburuan sosial menjadi ancaman serius bagi keamanan di lapas," katanya.

Neta menuturkan uang telah menjadi 'Tuhan' di lapas. Orang-orang yang memiliki uang selalu mendapat keistimewaan dan bisa berbuat apa saja. Para petugas lapas, kata dia, seperti tidak berdaya dalam menghadapi para napi yang memiliki uang.

Sebaliknya, napi yang tidak punya uang selalu didiskriminasi dan diperlakukan tidak adil. Untuk memenuhi makan dua kali sehari saja sulit untuk mendapatkan makanan yg layak. "Sementara belakangan ini lapas dibanjiri napi narkoba dan napi korupsi, yang notabene banyak uang dan bisa mengatur segalanya," ujar Neta.

Ia menyatakan, kecemburuan dan kesejangan merupakan masalah utama di lapas yang kerap memicu konflik yang akhirnya berbuah kerusuhan. Neta menjelaskan, jika kesenjangan ini terus terjadi dan sikap diskriminasi kian berkembang di lapas, jangan harap kerusuhan di lapas akan berhenti.

"Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Ham harus melihat kenyataan ini dan memperbaikinya dan jangan hanya membiarkannya," kata Neta. (gil/jpnn)