Bukti SBY tak Percaya Menteri

Menjawab pertanyaan soal kinerja Menkum HAM yang saat ini dipimpin oleh Patrialis Akbar? Trimedya optimis bahwa Menkum HAM sudah berupaya maksimal untuk membenahi instansi yang dia pimpin. "Bagaimana situasi dan kondisi lapas dan rutan, Patrialis pasti sudah mengetahuinya secara langsung melalui kunjungannya ke sejumlah lapas dan rutan di Indonesia. Tapi ini bukan soal yang sederhana karena menyangkut mentalitas dan moral aparat lapas dan rutan," tegasnya.

Khusus untuk temuan fasilitas mewah di rutan Salemba, Trimedya meminta Menkum HAM jangan hanya memberikan sanksi kepala rutan. "Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM juga harus di non-aktifkan," tegasnya, sembari menambahkan tindakan ini menjadi penting, mengingat dalam program 100 hari pertama kerja Menkum HAM adalah pembenahan lapas dan rutan.

Selain Trimedya, dalam kesempatan yang sama juga hadir mantan narapidana Anton Medan. Menurutnya, kondisi lapas saat ini memang dalam kondisi over kapasitas yang sangat luar biasa. "Kondisi ini menyuburkan tumbuhnya tindak kekerasan diantara sesama narapida seperti bentrokan pisik, pemerasan dan pemalakan."

Keadaan untuk sementara akan sedikit membaik jika ada napi baru yang masuk dengan status pelaku koruptor. "Kalau ada koruptor masuk, penjara itu sangat beruntung, gesekan antarnapi berkurang karena koruptor itu akan menggunakan uang untuk mendapatkan fasilitas di penjara yang memang tidak sesuai dengan peraturan," imbuhnya. (fas/jpnn)