Buku SBY Tak Cocok untuk SMP

JAKARTA - Peredaran dan distribusi buku tentang Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai buku pengayaan di kalangan SMP di Klaten terus menuai kritik. Tidak ingin terulang, Komisi X DPR mulai menyusun pembahasan RUU perbukuan. Selain dikecam tidak tepat sasaran dan kental nuansa politisasi pendidikan, penerbitan buku dengan dana alokasi khusus (DAK) 2010 itu dianggap berpotensi memuculkan korupsi.

Anggota Komisi X DPR Dedi Gumelar menyebut, dalam kasus penerbitan itu Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) terkesan lempar tanggung jawab. Hal itu terjadi setelah Pusat Kurikulum dan Perbukuan (Puskurbuk) menjelaskan bahwa buku tersebut telah lulus penilaian. Komisi X tetap akan memanggil Mendiknas M. Nuh dan jajarannya. "Menterinya masih kunjungan ke luar negeri dengan presiden," katanya kemarin (27/1).

Menurut dia, buku tentang SBY yang terdiri atas sepuluh seri tersebut kental dengan nuansa politik. Dia khawatir buku itu bisa mempengaruhi pandangan siswa SMP terhadap SBY. Apalagi, kata Dedi, pada 2014 para siswa SMP tersebut akan menjadi pemilih pemula dalam pemilu.

Dedi mengatakan, pihaknya akan mencegah agar kejadian seperti itu tidak terulang. Caranya, komisi X menyiapkan agenda menggodok RUU Perbukuan. Dengan RUU tersebut, proses penerbitan buku teks pelajaran dan buku pengayaan yang dikonsumsi siswa bisa diatur. Dia berharap, selama menjadi polemik, buku itu segera ditarik Kemendiknas untuk sementara.