Bulaksumur Roundtable Forum Tawarkan Solusi Praktis dan Teknis

jpnn.com, YOGYAKARTA - Departemen Politik dan Pemerintahan Universitas Gadjah Mada (DPP UGM) melalui Collaborative Hub for Politics and Policy on Sustainability (CoPPS) menggelar Bulaksumur Roundtable Forum (BRF) di Balai Senat UGM.

BRF menjadi bukti keseriusan DPP UGM dalam mengawal transformasi desentralisasi dalam mengelola dilema pembangunan berkelanjutan.

“Yang mungkin tidak selalu kita sadari adalah: Tidak semua hal baik bisa mendukung hal baik lainnya. Kadangkala, hal-hal baik bisa saling menjadi dilema.” Pendapat ini diperkuat dengan pernyataan dari Prof. Purwo Santoso,”gagasan sustainability ini rumit, antara berkah dan petaka," ujar Abdul Gaffar Karim, Chairperson Bulaksumur Roundtable Forum.

Dengan mengelompokkan daerah berdasarkan karakteristik tertentu, kebijakan yang diterapkan dapat lebih spesifik dan efektif.

Selain itu, perlu dilakukan review berkala terhadap kebijakan yang ada untuk memastikan kesesuaiannya dengan prinsip sustainability.

“Kita bisa coba mengkombinasikan desentralisasi simetris dan asimetris. Daerah berdasarkan potensi dan kondisi obyektif dikelompokkan dengan indikator tertentu, dan kebijakan desentralisasi diterapkan berdasarkan tipologi daerah,” sebut Prof. Haryanto, ahli politik lokal UGM.

“Bisa juga berupa kolaborasi untuk mendorong kerjasama pusat-daerah dengan dasar saling-percaya,” tambah Haryanto.

Syarmadani, Direktur Politik Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, mengungkapkan forum multi-pihak berfungsi membuka dialog untuk membuka pilihan-pilihan bagi pengambilan keputusan. Swasta dapat memberikan dukungan, iptek dan inovasi.