Bulog Butuhkan Rp 3 Triliun

JAKARTA - Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) mengharapkan, harga pembelian pemerintah (HPP) beras segera ditetapkan oleh pemerintah. Ini untuk mengantisipasi jumlah pembelian. Selain itu, kebijakan pemberian insentif bagi petani yang mempertahankan lahannya selayaknya dijadikan program pemerintah untuk menghindari kasus alih fungsi lahan yang marak.

Menurut Direktur Utama Bulog Soetarto Alimoeso, kebijakan pemerintah menentukan HPP beras merupakan kondisi yang ditunggu-tunggu masyarakat. Penetapan HPP juga dimaksudkan untuk menyeimbangkan harga beras dengan kondisi pasokan yang ada. Termasuk pada Maret 2012 yang diperkirakan akan ada panen raya dengan hasil produksi melimpah. Sehingga Bulog bisa menyerap beras petani dengan harga HPP yang baru.

"Saya harap untuk bisa segera ditetapkan karena saat ini banyak pihak yang menunggu, misalnya petani. Mereka menunggu apakah hasilnya tetap akan dibeli sesuai dengan harga HPP yang lama atau bagaimana. Ini untuk sebuah kepastian dan menyeimbangkan harga beras. Ya memang kita harap dalam bulan ini sudah bisa diputuskan," kata Soetarto INDOPOS (JPNN Grup) di Jakarta.

Soetarto mengungkapkan, dalam penetapan HPP harus melalui konsep dan mekanisme yang komprehensif agar petani tidak mengalami kerugian. Pemerintah sebelumnya mengusulkan kenaikan HPP beras pada level 27 persen hingga 28 persen dibandingkan HPP beras 2009. HPP beras saat ini tercatat sebesar Rp 5.060 per kg dan harga beras terendah di pasaran telah mencapai Rp Rp 6.500 sampai Rp 6.800 per kg.