Bulog Butuhkan Rp 3 Triliun

Berdasarkan itu, Soetarto menegaskan, dengan kenaikan harga, terutama saat Januari 2012, Bulog diharuskan menyalurkan beras miskin (raskin) hingga dua kali dengan jumlah yang besar. Pada Januari 2012, Bulog menyalurkan raskin sekitar 524 ribu ton. Akibat kenaikan harga tersebut, pada Februari ini Bulog juga masih harus menyalurkan beras raskin.

"Semua harus melalui perhitungan dan hitungannya tidak boleh merugikan dan itu terkait dengan berapa modal yang dikeluarkan petani, berapa layaknya dia menjual, serta berapa harga beras dunia agar penetapan harganya tidak terlalu jauh. Kalau terlalu jauh, maka potensi penyelundupan pasti akan terbuka dan kita akan kesulitan. Makanya kita juga mendukung pemerintah kalau memberikan insentif terhadap petani yang mempertahankan lahannya. Ini penting agar tidak ada alih fungsi lahan dan korelasinya ke stok beras nasional," terangnya.

Lebih lanjut Soetarto menerangkan bahwa kebijakan insentif lahan juga dimaksudkan agar tidak terjadi pembiaran lahan untuk tidak ditanami lagi. Sehingga produktivitas bisa ditingkatkan terlebih pada lahan-lahan yang produktif. "Insentif dalam bentuk apa pun sangat membantu. Di negara maju itu juga dilakukan karena ada hubungannya dengan harga komoditas pertanian," jelasnya.

Terpisah, Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron menegaskan, penetapan HPP telah menjadi komitmen pemerintah untuk berkontribusi terhadap Bulog terkait penyerapan beras dalam negeri. Namun yang perlu dingat, apabila HPP bertujuan meningkatkan kemampuan Bulog untuk menyerap beras dalam negeri, setidaknya anggaran sebesar Rp 3 triliun harus disediakan pemerintah.