Bulog Kejar Keuntungan, Pemerintah Sebaiknya Bentuk Lembaga Khusus Pangan

jpnn.com - JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR DPR, Firman Subagyo menilai wacana penerbitan peraturan presiden (perpres) tentang penanggulangan harga jelang Ramadan dan Lebaran bukan solusi untuk mengatasi kenaikan harga kebutuhan pokok saat ini. Anggota DPR yang membidangi pangan itu justru mendorong pemerintah memperkuat Bulog atau segera membentuk lembaga pangan.

"Perpres penanggulangan harga menjelang lebaran tidak menyelesaikan persoalan. Yang lebih efektif adalah pemerintah segera bentuk lembaga pangan sebagai buffer stock (persediaan untuk pengaman, red) dan penyangga harga. Itu yang paling mendesak. Karena mengatur tentang masalah tata cara distribusi, siapa yang boleh menyetok siapa yang tidak boleh," katanya Firman di gedung DPR Jakarta, Selasa (26/5).

Politikus Golkar itu menegaskan, pembentukan lembaga pangan merupakan amanat Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Lembaga ini nantinya berfungsi sebagai buffer stock dan penyangga harga.

Firman menambahkan, persoalan kenaikan harga beras yang saat ini terjadi akibat semua komoditi bahan pangan pokok itu diserahkan ke mekanisme pasar.Sehingga, pemerintah tidak mampu mengontrol maupun mengendalikannya.

Di sisi lain, lanjut Firman, aktivitas distribusi beras atau pangan dikendalikan para pelaku usaha itu sendiri. Ini kan hukumnya hukum ekonomi supply and demand. Ketika stok pangan itu dikendalikan oleh para pelaku dagang kemudian ketika demand meningkat, supply dikendalikan oleh mereka kan terjadi gejolak harga,” katanya.

Ketika terjadi gejolak harga, lanjut Firman, maka tengkulak secara pelan-pelan mengeluarkan berasnya dengan harga tinggi. “Mau tidak mau karena kebutuhan hidup orang membeli beras dengan harga berapapun," jelasnya.

Karena itu dia mendorong pembentukan lembaga pangan yang nantinya bertanggung jawab atas masalah distribusi pangan termasuk harga. "Sekarang ini gak ada lembaga itu. Bulog itu sekarang harus mencari untung, untungnya dari mana ya aktivitas jual beli beras itu. Termasuk raskin," tandasnya.(fat/jpnn)