BUMN Cari Pengganti GM Hutama Karya

jpnn.com - JAKARTA - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) saat ini tengah mencari pengganti mantan General Manager PT Hutama Karya (HK), Budi Rachmat Kurniawan, yang telah ditetapkan menjadi tersangka oleh Komisi Pemberantas Korupsi (KPK), Kamis (11/9). Budi diduga terlibat dalam kasus proyek Pembangunan Diklat Pelayaran Kementerian Perhubungan tahun anggaran 2011 di Sorong, Papua.
"Kita sedang cari penggantinya, saat ini kita sedang muter-muter cari orangnya, sekarang dalam proses," ucap Deputi Bidan Jasa Konstruksi, Jasa Keuangan, dan Jasa Lainnya Kementerian BUMN, Gatot Trihargo saat ditemui di Kementerian BUMN, Jakarta, malam ini.
Mengenai keterlibatan Budi dalam kasus tersebut, pihaknya enggan berspekulasi lebih lanjut. Kementerian kata Budi menyerahkan sepenuhnya proses hukum pada KPK.
"Kita hormati proses hukum yang sedang berjalan," serunya.
Seperti diketahui, Budi disangka melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
"Setelah melakukan beberapa kali gelar perkara penyidik KPK telah menemukan dua alat bukti yang cukup sehingga meningkatkan dari penyelidikan ke penyidikan. Tersangka sampai saat ini adalah BRK yang waktu itu posisi GM PT HK Persero," kata Juru Bicara KPK Johan Budi SP.
Menurut Johan, KPK masih mengembangkan kasus itu. Sehingga masih ada kemungkinan tersangka baru dalam kasus itu. "Siapa pun sepanjang ditemukan dua alat bukti yang cukup," tandasnya.
Dalam kasus itu, negara diduga dirugikan Rp 24,2 miliar. Namun perhitungan tersebut masih sementara. (chi/jpnn)
JAKARTA - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) saat ini tengah mencari pengganti mantan General Manager PT Hutama Karya (HK), Budi Rachmat
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Bank DKI Lakukan Pemeliharaan Sistem, Begini Respons Stafsus Gubernur Jakarta
- Volume Kendaraan Meroket, ASDP Pastikan Layanan Arus Balik di Pelabuhan Bakauheni Aman & Terkendali
- Tarif Impor AS Naik, Industri Mebel Indonesia Terancam Lesu
- Rudi Hartono Bangun: Kebijakan AS Harus Disikapi dengan Hati-Hati
- Riza Primahendra Sampaikan Kajian Perkumpulan Amerta Soal Fenomena Ekonomi Lebaran 2025
- Waka MPR Eddy Soeparno Angkat Bicara soal Protes AS Terhadap Kebijakan TKDN Indonesia