BUMN Diminta Hapus Stigma Buruk

JAKARTA - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diharapkan bisa melepas stigma buruk yang melekat di unit perusahaan milik negara selama ini. Diharapkan di era persaingan, seluruh BUMN dapat memberikan yang terbaik bagi masyarakat, sehingga ke depannya stigma jelek itu akan menghilang.

Seperti dikatakan oleh Edy Prabowo, anggota Komisi VI DPR RI, fungsi sebuah BUMN pada dasarnya adalah menjembatani (kebutuhan) masyarakat. Dalam perkembangannya, pertumbuhan pun terus dialami oleh perusahaan yang ada dalam naungan BUMN. Namun perlu diingat, kata Edy, banyak juga pembangunan dan pengadaan baru sarana dan prasarana yang ternyata menjadi mubazir, karena kurangnya perhitungan yang dilakukan awalnya.

"Seharusnya Kementerian BUMN, jika ingin melakukan pembangunan bandara baru misalnya, sebelumnya sudah melakukan penghitungan untung dan ruginya. Sehingga kalau memang menguntungkan, pembangunan bisa dilaksanakan, dan bila merugikan tentunya jangan dilakukan pembangunan," tambahnya, saat RDP Kementerian BUMN dengan Komisi VI DPR, Rabu (10/2).

Menurut Edy pula, jika memang suatu daerah itu bisa menghasilkan profit, tentunya pembangunan yang akan dilakukan juga bakal menghasilkan laba. Namun yang terjadi (selama ini) katanya, justru banyak yang tidak demikian. Sehingga kerugian yang ada juga secara langsung mempengaruhi keuangan negara.