BUMN Incar Inalum

JAKARTA - Proses pengambilalihan Inalum terus bergulir. Para pihak yang ingin berpartisipasi pun mulai pasang kuda-kuda, termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN).  Menteri BUMN Dahlan Iskan mengatakan, sebagai aset milik negara, dirinya berharap agar pengelolaan Inalum bisa dilakukan oleh BUMN yang merupakan representasi negara. "Menurut saya, sebaiknya (pengelolaan Inalum) diserahkan ke BUMN," ujarnya akhir pekan lalu.

Menurut Dahlan, dua aset utama Inalum, yakni pabrik aluminium dan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Asahan II 600 megawatt (MW), akan sangat baik jika bisa dikelola oleh BUMN. "Bisa PLN, bisa juga BUMN tambang seperti (PT) Antam atau (PT) Timah," katanya.

Sebagaimana diketahui, kepemilikan Inalum saat ini terbagi antara pemerintah Indonesia (41,12 persen) dengan konsorsium swasta-pemerintah Jepang yang tergabung dalam Nippon Asahan Alumunium (58,88 persen). Berdasarkan kontrak yang ditandatangani pada 7 Juli 1975 di Tokyo, pengaturan kerja sama tersebut akan berakhir pada Oktober 2013.

Dalam skema pemerintah, kontrak tersebut tidak akan diperpanjang. Artinya, pemerintah akan mengambil alih kepemilikan saham pihak Jepang, sehingga 100 persen saham Inalum akan dikuasai pemerintah Indonesia. Rencananya, pengambilalihan akan dilakukan melalui Pusat Investasi Pemerintah (PIP). Dana Rp 2 triliun pun sudah disiapkan dalam APBN 2012 sebagai modal awal untuk mengakuisisi Inalum.

Dahlan mengakui, nantinya PIP akan melakukan tender untuk menentukan siapa pengelola Inalum. Selain BUMN, pihak pemerintah daerah juga sudah menyatakan minat untuk ikut tender dengan menggandeng swasta.