BUMN Kompak Tolak Jadi 'Sapi Perahan' Parpol

JAKARTA – Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tak mau lagi menjadi sapi perahan partai politik. Sekitar 138 perusahaan pelat merah kemarin melakukan ikrar bersama untuk melawan "pemerasan". Mereka tidak akan mau memberikan bantuan apa pun kepada partai politik.

 

Ratusan BUMN itu juga sepakat akan melaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) apabila ditekan pihak-pihak tertentu yang menjurus kepada pelanggaran.

     

Komitmen tersebut kemarin disampaikan direksi seluruh BUMN  di gedung KPK. Mereka, antara lain, Dirut Garuda Emirsyah Satar, Dirut PLN Fahmi Mohtar, dan Dirut Semen Gresik Dwi Soetjipto.  "Parpol mana pun yang meminta fasilitas akan kami tolak," kata Sekretaris Menteri Negara BUMN Said Didu kepada wartawan di gedung KPK kemarin.

 

Kementerian BUMN, lanjut Said, juga telah mengeluarkan edaran untuk menolak bantuan yang diminta partai politik. "Sampai-sampai meminjam lapangan voli untuk kepentingan kampanye saja kami tolak," terangnya.