BUMN

Itu makin diperparah dengan belum adanya tambahan anggaran subsidi dan kompensasi dari pemerintah ke Pertamina. Maka tidak heran kita lihat arus kas operasional Pertamina semenjak januari constantly negatif karena Pertamina harus menanggung perbedaaan harga. Begitu alasan Sri Mulyani.

PLN juga rugi sebagai imbas dari belum naiknya tarif listrik di tengah lonjakan harga komoditas batu bara. Namun, angka defisit PLN tidak lebih besar jika dibandingkan dengan Pertamina. Defisit ini diperkirakan akan mencapai Rp 71 triliun.

Solusi yang ditawarkan Sri Mulyani sudah bisa ditebak, yaitu mencabut subsidi supaya beban negara bisa dikurangi dan kerugian BUMN bisa ditekan. Dengan solusi ini beban negara jadi ringan, tetapi beban itu dipindahkan ke pundak rakyat.

Sri Mulyani mempergunakan pendekatan yang sangat khas neo-liberalis yaitu mengurangi campur tangan pemerintah semaksimal mungkin dan membiarkan pasar dijalankan oleh tangan gaib, the invisible hand, supaya memperoleh ekuilibrium tanpa campur tangan negara. (*)