Buni Yani Bebas setelah 11 Bulan Jadi Penghuni Lapas
jpnn.com, JAKARTA - Terpidana perkara pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Buni Yani telah menghirup udara segar setelah mendekam di Lapas Gunung Sindur, Kabupaten Bogor. Mantan dosen itu memperoleh pembebasan bersyarat, Kamis (2/1).
"Untuk Buni Yani bebas dengan program cuti bersyarat," ujar Kepala Bagian Humas dan protokol Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Rika Aprianti saat dihubungi Antara.
Sebelumnya Pengadilan Negeri (PN) Bandung menjatuhkan hukuman penjara 18 bulan kepada Buni Yani yang didakwa memotong video pidato Basuki T Purnama alias Ahok. Pengadilan menyatakan Buni melanggar Pasal 32 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE.
Namun, Buni tak menerima putusan itu dan mengajukan banding. Hanya saja, Pengadilan Tinggi (PT) Bandung menolak upaya banding tersebut.
Kalah di proses banding, Buni mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Namun, MA menolak permohonan kasasi itu sehingga perkaranya inkrah.
Pada 1 Februari 2019, jaksa penuntut umum menjebloskan Buni ke Lapas Gunung Sindur. Setelah menjalani sebagian masa hukuman, dia memperoleh remisi dan cuti bersyarat.
Praktis, Buni Yani hanya menjalani hukuman di penjara selama 11 bulan. Rika mengatakan, Kementerian Hukum dan HAM mengabulkan usul pemberian remisi dan cuti bersyarat untuk Buni.
Buni sebagai narapidana telah memenuhi persyaratan administratif dan substantif untuk memperoleh cuti dan remisi. "Pidana (vonis) satu tahun enam bulan, remisi satu bulan dan cuti bersyarat enam bulan," kata Rika.
Terpidana perkara pelanggaran UU ITE Buni Yani telah menghirup udara segar setelah 11 bulan mendekam di Lapas Gunung Sindur, Kabupaten Bogor.
- Bantah Kriminalisasi Jaksa Jovi, Kejagung Singgung Tuduhan Tak Senonoh soal Nella Marsella
- Selebgram Medan Tersangka Penistaan Agama dan UU ITE
- Korban KBGO Meningkat, Sekolah Politik & Kemenkominfo Bergandengan Mengedukasi Masyarakat
- Dipolisikan Sahabat, Chikita Meidy Buka Suara
- Richard Lee Terancam UU ITE, Pakar Hukum Minta Proses Hukum Dipercepat
- Sebut Narkoba di Lapas Masalah Klasik, Ahmad Sahroni Minta Ditjen PAS Bikin Gebrakan!