Buntut Dugaan Kecurangan, Komisi II DPR RI Desak Seleksi CPNS 2021 Diulang
jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi II DPR Junimart Girsang mendesak Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) segera melakukan seleksi ulang calon pegawai negeri sipil CPNS) 2021 secara menyeluruh.
Desakan itu buntut dari banyaknya laporan dugaan kecurangan saat seleksi CPNS 2021.
Junimart juga tidak sependapat dengan pernyataan Deputi Sistem Informasi Kepegawaian BKN Suharman yang mengatakan terkait kecurangan itu pihaknya akan men-diskualifikasi peserta yang ketahuan berbuat curang.
"Bukan diskualifikasi, ini kan ketahuan, bagaimana dengan yang lolos tidak ketahuan. Jadi, supaya lebih fair ya tidak ada pilihan, seleksinya yang perlu diulang," tegas Junimart kepada wartawan, Kamis (4/11).
Dia khawatir ada peserta curang yang lolos dalam seleksi CPNS 2021.
"Jadi biar clear kami mendesak agar seleksi CPNS 2021 itu diulang saja secara menyeluruh. Terlepas ada atau tidaknya anggaran, ini konsekuensi," jelasnya.
legislator dari Dapil Sumatera Utara III itu mengatakan sejak awal Komisi II DPR telah mengingatkan Kemenpan RB dan BKN agar dalam pelaksanaan seleksi CPNS 2021 dilakukan berbasis IT harus sudah mengantisipasi kemungkinan terjadi kebocoran materi soal.
"Jauh-jauh hari, kami di Komisi II DPR sudah mengingatkan agar peluang curang dalam seleksi CPNS 2021 ini diantisipasi. Salah satunya melalui sistem operator model digitalisasi, harusnya semua berbasis IT karena sepanjang manusia masih menjadi operator, kecurangan akan terjadi, dan itu terbukti sekarang," papar politisi PDI-Perjuangan itu. (mrk/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
Wakil Ketua Komisi II DPR Junimart Girsang mendesak agar seleksi CPNS 2021 secara menyeluruh.
Redaktur & Reporter : Sutresno Wahyudi
- Kedepan, Instruksi Megawati Bisa Diarahkan ke Kader PDIP di Legislatif
- BMT UGT Nusantara Dorong Digitalisasi dan Modernisasi Koperasi dalam RUU Perkoperasian
- Kebijakan DHE SDA: Fondasi Kukuh Menuju Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen
- Digitalisasi Pencatatan Keuangan, Aplikasi Kantong UMKM Perluas Jangkauan Pasar
- 5 Berita Terpopuler: Formasi Honorer Database BKN Sudah Terungkap, tetapi Nasibnya Belum Jelas
- Komisi III Bentuk Panja Pengawasan Impor, Legislator Golkar Singgung Modus Penyimpangan