Buntut Kasus Korupsi Timah, Ekonomi Babel Hancur Lebur dan PHK Ribuan Pekerja
jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (HIPPINDO) Budihardjo Iduansjah menjelaskan daya beli di Bangka Belitung ambruk karena masyarakat tidak memiliki uang cukup untuk berbelanja.
Hal ini buntut dari perekonomian Bangka Belitung lesu akibat kasus korupsi timah yang berbuntut penyitaan aset smelter oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) sehingga banyak masyarakat tidak bisa bekerja menyerahkan hasil tambangnya.
"Di Bangka lagi turun karena di wilayah yang mengandalkan sumber daya alam, ketika industrinya lagi turun ya ikutan turun juga perekonomiannya," kata Budihardjo dikutip, Jumat (11/10).
Dia menyebutkan pola yang sama terjadi di wilayah lain yang juga mengandalkan sumber daya alam untuk hidup, yakni seperti Kalimantan dan wilayah lainnya.
"Seperti Kalimantan saat batu bara bagus penjualan bagus, jadi daerah tertentu seperti Babel dengan timah, Kalimantan dengan batu bara," lanjutnya.
Senada, Ketua Harian Asosiasi Ekspor Timah Indonesia (AETI) Eka Mulya Putra menilai tata kelola timah harus dikembangkan dengan baik, karenanya harus ada tindakan nyata agar masalah tata niaga bisa lebih jelas dana man buat penambang.
"Penurunan kinerja ekspor selain dampak dari pengusutan tindak pidana korupsi timah juga diakibatkan sedikitnya RKAB yang disetujui. Akibatnya realisasi RKAB tidak maksimal. Ekonomi Babel pun melambat. 80 persen ekspor babel berasal dari timah sedangkan 60 persen ekonomi babel digerakan oleh perdagangan timah," kata Eka.
Sementata itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja (Kadisnaker) Babel Elius Gani mengungkapkan bahwa sejumlah perusahaan sawit yang kepemilikannya terkait dengan pemilik timah ditutup dan rekeningnya diblokir.
Ketua Umum HIPPINDO Budihardjo Iduansjah menjelaskan daya beli di Bangka Belitung ambruk karena masyarakat tidak memiliki uang cukup untuk berbelanja
- AS Optimistis Kembangkan Kerja Sama Ekonomi dengan Pemerintahan Baru
- Indonesia Siap Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi Berkelanjutan dari AS
- Tegas, YLKI Tolak Kenaikan PPN 12 Persen
- Grant Thornton Indonesia Kupas Tuntas Strategi RI Hadapi Tantangan Ketidakpastian Ekonomi
- Ahli Ungkap BPKP Tak Bisa Tentukan Nilai Kerugian Negara di Kasus Korupsi Timah
- Kisah Sukses Nasabah PNM Mekaar, Ekspor Olahan Sisik Ikan ke Berbagai Benua