Buntut Kerusuhan Usai Demo Bawaslu, Pemerintah Batasi Penggunaan Media Sosial
jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah memutuskan untuk membatasi penggunaan media sosial sebagai buntut pecahnya kerusuhan, usai demonstrasi damai di depan Bawaslu, Rabu (22/5) dini hari WIB.
Kerusuhan pecah Selasa (21/5) sekitar pukul 23.00 WIB hingga Rabu pagi tadi, atau setelah aksi damai di depan markas Bawaslu berakhir sekitar pukul 21.30 WIB.
Nah, untuk mengantisipasi hoaks, kabar simpang siur dan viral yang negatif di tengah masyarakat, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika membatasi layanan medsos untuk sementara dan secara bertahap.
"Pembatasan ini bersifat sementara," kata Menkominfo Rudiantara saat jumpa pers di kantor Kemenko Polhukam, Rabu (22/5) siang.
Dia menjelaskan, pembatasan itu berupa posting video dan foto di messaging system.
"Viralnya foto atau video itu bukan di Facebook, Instagram atau Twitter, tapi ketika sudah di messaging system sepeti di WhatsApp. Jadi di sana mungkin akan ada keterlambatan (baca saja: kena blok). Ini untuk sementara, bertahap," ujar Rudi.
(Baca Juga: Polisi Temukan Amplop dari Massa yang Tertangkap Saat Kerusuhan Demo Bawaslu)
"Video dan foto itu kan langsung dilihat, psikologisnya (dari masyarakat) yang pengin kami antisipasi. Sekali lagi ini bersifat sementara dan bertahap," pungkasnya. (adk/jpnn)
Pembatasan penggunaan medsos ini bersifat sementara dan bertahap, tergantung situasi keamanan dan politik.
Redaktur & Reporter : Adek
- Bawaslu Siapkan 7.382 Pengawas TPS Untuk Pencoblosan di Kalsel
- Pengawas TPS Diingatkan Jaga 3 Hal Penting
- Bawaslu Terima Ratusan Aduan dan Temuan Dugaan Kades Tak Netral di Pilkada 2024
- PDIP Merespons Dugaan Pengerahan Kades untuk Memenangkan Paslon di Pilgub Jateng
- Bawaslu Gerebek Pertemuan Rahasia Kades se-Jateng di Hotel Semarang
- Ribuan Pengawas TPS Sudah Mulai Bekerja Awal November