Buntut Kerusuhan Usai Demo Bawaslu, Pemerintah Batasi Penggunaan Media Sosial

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah memutuskan untuk membatasi penggunaan media sosial sebagai buntut pecahnya kerusuhan, usai demonstrasi damai di depan Bawaslu, Rabu (22/5) dini hari WIB.
Kerusuhan pecah Selasa (21/5) sekitar pukul 23.00 WIB hingga Rabu pagi tadi, atau setelah aksi damai di depan markas Bawaslu berakhir sekitar pukul 21.30 WIB.
Nah, untuk mengantisipasi hoaks, kabar simpang siur dan viral yang negatif di tengah masyarakat, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika membatasi layanan medsos untuk sementara dan secara bertahap.
"Pembatasan ini bersifat sementara," kata Menkominfo Rudiantara saat jumpa pers di kantor Kemenko Polhukam, Rabu (22/5) siang.
Dia menjelaskan, pembatasan itu berupa posting video dan foto di messaging system.
"Viralnya foto atau video itu bukan di Facebook, Instagram atau Twitter, tapi ketika sudah di messaging system sepeti di WhatsApp. Jadi di sana mungkin akan ada keterlambatan (baca saja: kena blok). Ini untuk sementara, bertahap," ujar Rudi.
(Baca Juga: Polisi Temukan Amplop dari Massa yang Tertangkap Saat Kerusuhan Demo Bawaslu)
"Video dan foto itu kan langsung dilihat, psikologisnya (dari masyarakat) yang pengin kami antisipasi. Sekali lagi ini bersifat sementara dan bertahap," pungkasnya. (adk/jpnn)
Pembatasan penggunaan medsos ini bersifat sementara dan bertahap, tergantung situasi keamanan dan politik.
Redaktur & Reporter : Adek
- Menjelang PSU, Calon Bupati Parimo Nizar Rahmatu Dilaporkan ke Bawaslu
- Paslon dari Barito Utara Ini Disorot, KPU dan Bawaslu Diminta Bergerak
- Kasus Dugaan Politik Uang Jelang PSU Pilkada Barito Utara, 9 Orang Ditangkap
- Bawaslu Banggai Dalami Dugaan Pelanggaran Pemilu di Lokasi PSU
- Ketua Bawaslu Bandung Barat Mengaku Sudah Dua Kali Konsumsi Narkoba
- Pengakuan Ketua Bawaslu KBB Setelah Ditangkap Polisi, Anda Percaya?