Buntut Korupsi Pertamax, Pakar Desak Prabowo Nonaktifkan Erick Thohir

Buntut Korupsi Pertamax, Pakar Desak Prabowo Nonaktifkan Erick Thohir
Menteri BUMN Menteri Erick Thohir. Foto: Ricardo/JPNN

"Proses bisnis pengadaan minyak di Pertamina tak bisa lepas dari tanggungjawab Menteri BUMN dan mantan Dirut Pertamina," papar Yusri.

Desakan agar Presiden RI Prabowo Subianto dapat menonaktifkan sementara Menteri BUMN Erick Thohir usai mencuatnya dugaan oplos BBM Pertalite menjadi Pertamax dalam pusaran kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tahun 2018-2023.

Desakan itu disampaikan oleh akun TIKTOK @BukanKabarBiasa yang mendorong agar Menteri BUMN Erick Thohir dapat dinonaktifkan sementara oleh Presiden RI Prabowo Subianto.

“Presiden Prabowo disarankan menonaktifkan sementara Menteri BUMN Erick Thohir menyusul terungkapnya dugaan oplos BBM Pertalite menjadi Pertamax,” bunyi akun tersebut.

Dalam akun tersebut disebutkan, jika Presiden Prabowo benar-benar berkomitmen memerangi korupsi maka sebaiknya Menteri BUMN Erick Thohir dapat dinonaktifkan.

Erick Thohir sendiri diketahui sempat bungkam selama lebih dari empat bulan sejak Kejagung mulai menggeledah kantor dan rumah direksi Pertamina pada Oktober 2024.

“Proses bisnis pengadaan minyak di Pertamina tak bisa lepas dari tanggungjawab Menteri BUMN dan mantan Dirut Pertamina," ungkap akun tersebut.

Sementara itu, akun lainnya @iamsalimvanjava meminta Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir diminta bertanggungjawab terkait dugaan korupsi Pertamina Patra Niaga.

Presiden RI Prabowo Subianto perlu menonaktifkan Erick Thohir lantaran membuat ekosistem pengadaan minyak mentah, BBM dan LPG yang dikuasi kartel minyak.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News