Buntut Oknum Polisi Represif dan Kasus Sambo, HMI Makassar Minta Presiden Copot Kapolri
jpnn.com, MAKASSAR - Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Makassar Muhammad Arsy Jailolo mengecam tindakan represif yang dilakukan oknum aparat kepolisian tehadap kader HMI saat menyampaikan aspirasi penolakan wacana kenaikan BBM di beberapa daerah.
"HMI Cabang Makassar mengecam keras tindakan represif aparat kepolisian terhadap penganiayaan kader HMI peserta aksi tolak kenaikan BBM di Dompu dan Bengkulu," tegas Arsy melalui keterangan yang disampaikan, Sabtu (3/9).
Sebelumnya, ratusan kader HMI Cabang Makassar menggelar demonstrasi pada Jumat (2/9).
Massa aksi memblokir jalan dimulai pada sore hingga malam hari hingga menyebabkan Jalan Boto Lempangan mengalami macet total.
Mereka mengecam penganiayaan kader HMI-wati cabang Dompu saat menggelar aksi protes wacana kenaikan BBM di Kantor DPRD Dompu, Nusa Tenggara Barat (NTB), Kamis (1/9). Begitu juga yang terjadi di Bengkulu.
"Tindakan represif aparat akhir-akhir ini telah membenarkan bahwa kesewenang-wenangan institusi Polri terhadap hukum dan kepentingan rakyat sangatlah nyata di depan mata," ucap Arsy.
Dalam kesempatan itu, Arsy juga menyinggung tragedi kematian Brigadir J sebagai korban dugaan pembunuhan berencana yang menjerat mantan Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo sebagai tersangka dan melibatkan banyak oknum anggota Polri.
Di saat bersamaan, lanjut Arsy, juga munculnya skema Kaisar Sambo dan Konsorsium 303 yang berisi nama yang terlibat dalam bisnis gelap.
HMI Cabang Makassar menggelar demontrasi menuntut reformasi total di tubuh Polri buntut tindakan represif oknum polisi terhadap kader HMI maupun kasus Sambo
- INSPIRA Sebut Kapolri Sigit Bawa Perubahan di Polri
- Cegah Teror Saat Natal, Polri Sterilisasi Seluruh Tempat Ibadah
- Kapolri Minta Masyarakat Tak Memaksa Berkendara Jika Lelah Menyetir
- Kapolri Bentuk Direktorat PPA dan PPO, Positif Bagi Perempuan dan Anak
- Soroti Kasus Kekerasan Seksual Diselesaikan Lewat Pernikahan, Sahroni: Logika Keliru
- Direktorat PPA &PPO Diharapkan Dorong Peringkat Kesetaraan Gender Indonesia