Buntut Penurunan Baliho Anggota DPD RI Andi Nirwana, ART: Bila Perlu, Copot Pj Bupati Bombana

ART menjelaskan tiap anggota DPR RI memiliki anggaran publikasi yang diberikan oleh negara. Andi pun memiliki hak konstitusional menggunakan dana tersebut dalam rangka sosialisasi kelembagaan.

Anggota DPD RI Dapil Sulawesi Tengah itu menyebut para senator juga memiliki hak memasang baliho dan tidak ada larangan tentang itu karena tiap anggota punya anggaran publikasi dari lembaga.

"Ini, kan, bagian dari menyosialisasikan kelembagaan agar masyarakat lebih mengetahui keberadaan kami dan lembaga DPD RI. Ada apa dengan Plt ini? Saya minta kepada gubernur Sulawesi Tenggara untuk mengevaluasi Plt Bupati Bombana," tutur ART.

Dia mengatakan bila Pj Bupati Bombana ingin melakukan penertiban, seharusnya membersihkan daerahnya dari baliho-baliho liar yang tidak membayar pajak untuk PAD, bukan menurunkan baliho yang dipasang sesuai ketentuan.

"Saya berpikir jangan-jangan ini ada sesuatu dengan Ibu Andi Nirwana, dikira beliau mau mencalonkan diri jadi bupati," lanjut mantan aktivis HMI itu.

Oleh karena itu, ART bakal membicarakan masalah ini dengan Mendagri Tito Karnavian dalam forum di DPD RI sekaligus menegur Pj Bupati Bombana.

"Saya juga minta Pak Gubernur Sultra untuk mengevaluasi penjabat bupati ini. Kalau perlu, copot Pj Bupati Bombana," kata Abdul Rachman Thaha menegaskan. (fat/jpnn)