Buntut Penyerangan Anas-Ibas, Demokrat Malut Terpecah

TERNATE - Pernyataan Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat  kubu Thaib Armaiyn,  Nurdin Madi yang menyinggung kasus pemalsuan pemalsuan berita acara musyawarah cabang (muscab) DPC Halmahera Selatan (Halsel) dan Halmahera Utara (Halut), ditampik Rahmi Husen,  Ketua Bidang Organisasi Keanggotaan dan Kader DPD Partai Malut. Rahmi yang dipecat Thaib dalam kepengurusan DPD Partai Demokrat Malut, menganggap pernyataan Nurdin tersebut sesat sebab tidak sesuai fakta.

   

"Musda Halsel dilaksanakan dan yang terpilih pada saat itu adalah Arsad Sangaji. Setelah hasil muscab itu disampaikan ke Ketua DPD Thaib Armaiyn,  ketua DPD tidak mau mengusulkan ke DPP. Alasannya Arsad Sangaji tidak punya kemampuan untuk memimpin DPC Halsel. Jadi ketua DPD sendiri yang tidak mau mengusulkan hasil musda tersebut," ungkap Rahmi kepada Malut Post lewat ponsel, Rabu (30/5).

 

Dilanjutkan  Rahmi,   ketua DPD lantas mengeluarkan menunjuk dirinya sebagai Plt Ketua DPC Halsel mengingat kapasitasnya sebagai koordinator daerah wilayah Halsel. "Waktu itu saya terima keputusan Ketua DPD sebagai amanah dan tanggung jawab terhadap dapil (daerah pemilihan) saya," katanya.

   

Dalam perkembangannya, kata Rhami yang juga anggota DPRD Provinsi (Deprov)  Malut ini, masalah dua DPC itu terselesaikan dengan adanya keputusan dari DPP tentang kepengurusan DPC Halsel dan Halut. "Jadi informasi yang disampaikan Nurdin itu, menyesatkan. Orang mengaku-ngaku sebagai sekretaris DPD kemudian melapor ke komite pengawas. Padahal persoalan ini telah selesai sebab  kemarin menjelang kongres kami telah mengurus SKnya  di DPP dan diterbitkan bersamaan dengan DPC Morotai," katanya.