Bunuh Potensi Daerah

Kuasa hukum Pemohon, Muspani, mengatakan bahwa persoalan dana bagi hasil yang dialami masyarakat Kaltim dialami juga daerah-daerah penghasil migas lainnya. Menurutnya, daerah punya hak menikmati kekayaannya sendiri dengan mendapatkan DBH yang seimbang dengan Pemerintah Pusat.

’’Sudah terjadi persatuan daerah atas kebijakan pusat yang tidak adil. Semoga keterangan dari para Saksi Fakta jadi pertimbangan MK. UU Perimbangan Keuangan itu bermasalah, terutama soal dana bagi hasil. Sudah jelas itu,’’ tegas Muspani. (ris)