Bunyu Dieksploitasi, DPD Lapor Menhut

Jika nantinya informasi Luther ini benar, Menhut mengaku akan kembali menelan kekecewaan terhadap pengelolaan hutan di Kaltim. Sebelumnya, Zulkifli juga kecewa dengan banyaknya kuasa pertambangan (KP) batu bara illegal di Kaltim yang diterbitkan sepihak oleh kepala daerah. Dari 1000 lebih KPK yang terbit, setelah diteliti ulang yang sah ternyata hanya 36 KP. KP bermasalah itu disebabkan karena lokasinya di hutan lindung, konservasi atau kawasan lain yang sebenarnya dilarang undang-undang.

"Apalagi kalau menjelang pilkada, KP yang dikeluarkan kepala daerah satu tempat bisa tumpang tindih tiga sampai lima KP lain, " ungkap Menhut seperti ditirukan Luther.

Solusi mengatasi permasalahan ini tak lain dari penegakan hukum yang tegas. Pemerintah Kaltim, diminta jangan hanya memikirkan keuntungan sesaat dari batu bara, tapi juga sejak dini harus beripikiran akibat sampingan terhadap lingkungan yang rusak seperti yang kini dialami Bangka Belitung, yang diakibatkan penggalian timah tak terkendali. (pra/jpnn)