Bupati Ajak Petani Boikot Pasokan Sawit ke Pengusaha

Baharuddin mencontohkan pembabatan hutan dan penggusuran pemukiman warga di Pasaman Barat, Sumbar. Menurutnya, kenyataan di lapangan menunjukkan

luas lahan yang dipakai pengusaha untuk perkebunan sawit rata-rata jauh lebih luas dari izin Hak Guna Usaha (HGU) yang dikantongi dari  Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kementerian Kehutanan serta Kementerian Pertanian. Sementara pemerintanhan kabupaten, sebutnya, tidak diberi wewenang untuk mengawasi para pengusaha itu dalam membuka lahan.

"Prakteknya, begitu para pengusaha mengantongi izin dari pemerintah pusat, mereka langsung membabat hutan. Atas surat HGU itu pula pengusaha menggusur kawasan pemukiman masyarakat dan merampok lahan yang selama ini menjadi sumber kehidupan," ungkap Baharuddin.

Di tempat yang sama, Direktur Eksekutif Gapki, Fadhil Hasan membantah jika anggotanya dianggap melakukan perampokan lahan perkebunan sawit. Alasannya, karena pengusaha dalam membuka lahan sudah memenuhi berbagai persyaratan yang ditentukan pemerintah.

"Anggota Gapki sudah memenuhi seluruh syarat yang dimintakan pemerintah. Kalau dengan kondisi sekarang daerah merasa dirugikan, Gapki meminta para bupati mengajukan keberatan itu kepada pemerintah dan Gapki pasti akan mengikuti keputusan pemerintah," ujar Fadhil Hasan. (fas/jpnn)