Bupati Banggai: Apkasi Ikut Mensosialisasikan Penguatan DPD
jpnn.com - JPNN.com JAKARTA - Dukungan terhadap penguatan DPD secara kelembagaan terus mengalir. Kali ini datang dari Bupati Banggai Provinsi Sulawesi Tengah, Herwin Yatim.
Herwin mengatakan, sudah saatnya DPD punya kewenangan yang lebih besar. Menurutnya, keinginan DPD punya peran lebih di Pusat juga menjadi aspirasi dari rakyat di daerah.
"Kami masyarakat di daerah sangat memerlukan penguatan DPD sebab kebutuhan lokal kedaerahan selama ini kami sering berkonsultasi dengan DPD," kata Herwin setelah pertemuan dengan sejumlah anggota DPD RI yang tergabung dalam Gerakan Nasional (Gernas) Amandemen ke-5 UUD 1945 di Banggai, Rabu (7/9).
Dia mengakui sejumlah usulan dari daerah kerap menemui kendala ketika tiba di level nasional sebab DPD tidak memiliki kewenangan lebih untuk memperjuangkannya.
"Alhamdulillah intensitas pertemuan dan diskusi dengan anggota DPD RI selama ini sangat bagus dalam menyerap aspirasi turun langsung ke masyarakat namun ketika dibawa ke nasional perannya sering kandas di situ," kata dia.
Herwin mengatakan DPD lahir dari sebuah kemajemukan bukan dari golongan tertentu, demikian pula anggotanya yang terdiri dari banyak lapisan masyarakat sehingga jika diberikan kewenangan lebih akan sangat aspiratif tidak mementingkan kepentingan golongan sendiri namun kepentingan masyarakat luas.
"Kami berpendapat segera DPD diperkuat kewenangannya sebab kami percaya sebagai wakil daerah DPD benar-benar akan mementingkan kepentingan pembangunan di daerahnya," kata Herwin.
Dia menegaskan bahwa masyarakat di daerah terutama di Banggai memiliki aspirasi sama menginginkan penguatan DPD RI.
JPNN.com JAKARTA - Dukungan terhadap penguatan DPD secara kelembagaan terus mengalir. Kali ini datang dari Bupati Banggai Provinsi Sulawesi
- Kejati Jatim Perpanjang Masa Penahanan Tersangka Mantan Notaris
- Polisi Tembak Rekan, Komisi III Soroti Kelayakan Anggota Polri Pegang Senjata
- Kabagops Polres Solok Selatan Merokok Saat Diperiksa Propam, Sahroni: Wajib Dievaluasi
- DPR: Kepentingan Hilirisasi Industri Tak Boleh Terhambat Kebijakan Pelarangan Truk Sumbu 3 Saat Nataru
- Inilah Kriteria Honorer Dapat Banyak Afirmasi di Seleksi PPPK 2024, Bebas Pilih OPD
- Bea Cukai dan Polri Musnahkan Sabu-Sabu dan Pil Ekstasi Sebanyak Ini di Karimun