Bupati Bogor Siap Diperiksa KPK

“Bupati mesti tanggung jawab atas prosedur izin tersebut. Kalau memang ada yang melanggar, ya mestinya bupati memerintahkan satpol PP membongkar bangunan tersebut,” ujar Emerson kepada wartawan koran ini.

Sementara itu, Bupati Rachmat Yasin mengaku siap memberikan penjelasan secara utuh ke KPK. Sebagai pejabat publik, RY tak keberatan datang ke markas korps anti korupsi bila memang dipanggil.  “Sebagai pejabat negara yang menjunjung supremasi hukum, saya siap diminta keterangan ataupun memberikan klarifikasi secara detail ke KPK,” tutur RY.

Seperti diberitakan sebelumnya, dari audit investigasi tahap I ditemukan indikasi kerugian negara dalam proyek P3SON Hambalang mencapai Rp 243,66 miliar. Indikasi kerugian negara itu, karena adanya penyimpangan dan penyalahgunaan kewenangan, baik kelalaian maupun kesengajaan oleh pihak-pihak terkait dalam proyek Hambalang.

RY membeberkan, dirinya terdesak saat menandatangani izin pembangunan P3SON Hambalang. Sebagai kepala daerah yang dimintai kontribusi terhadap program nasional, sambung RY, tentunya akan sulit untuk menolak permintaan dari Kemenpora. Hal itulah yang memaksanya dirinya menandatangani siteplan meski belum dilengkapi hasil studi analisa mengenai dampak lingkungan (Amdal).