Bupati Buton Bongkar Perjalanan Fiktif di Panwaslu

PASARWAJO - Bupati Buton, Samsu Umar Abdul Samiun mengaku akan melaporkan Panwaslu Buton, Sulawesi Tenggara  di bawah kepemimpinan Harun Lesse karena menyalahgunakan dana Pemilukada. Sesuai hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Pemerintah (BPKP) Buton ditemukan dugaan perjalanan dinas fiktif dengan total anggaran mencapai ratusan juta rupiah.

Umar Samiun--panggilan akrab bupati--menjelaskan, ia  telah mendapat laporan mengenai hasil audit tersebut. Dalam waktu dekat pihaknya akan menindaklanjuti masalah tersebut dengan melaporkan ke kepolisian maupun kejaksaan. "Dalam waktu dekat kita akan laporkan kepada penegak hukum," janji Umar seperti yang dilansir Kendari Pos (Jawa Pos Group), Rabu (29/5).

   

Dijelaskan, berdasarkan hasil audit BPKP dokumen menunjukan antara yang berangkat dengan nama tertera dalam pelaporan Panwaslu, berbeda. Berdasarkan temuan BPKP terhadap biaya perjalanan dinas Panwas Buton ke Jakarta dalam penyelenggaraan pemilukada kurang lebih Rp 400 juta. Namun terindikasi terdapat penyimpangan mencapai ratusan juta.

"Penyimpangan tersebut terindikasi fiktif sebab setelah dilihat pada manifest tiket yang digunakan Panwas, berbeda dengan yang ada di boarding pass. Misalnya dalam dokumen pelaporan Panwas yang berangkat adalah nama A namun setelah dilakukan pengecekan melalui bording pass yang tertera dalam pemberangkatan itu ternyata nama si B," bebernya, mencontohkan laporan hasil temuan BPKP.

   

Ketua Panwaslu Kabupaten Buton, Harun Lesse yang dikonfirmasi mengaku kaget mendapat informasi jika ada temuan perjalanan dinas fiktif pada lembaga yang dipimpinnya. Ia mengaku, semasa kepemimpinannya tidak merasa menggunakan anggaran perjalanan dinas hingga mencapai ratusan juta.