Bupati dan Wako Diminta Aktif Tuntaskan Batas Wilayah

Sementara kalau soal batas wilayah antar provinsi, lanjut Gamawan, jika memang mengalami jalan buntu, untuk saat ini silakan saja dimintakan penyelesaiannya ke pusat. "Tapi soal batas kabupaten dan kota, kita dorong diselesaikan saja oleh gubernur," ujarnya lagi.

Selain memberikan solusi terhadap masalah sengketa batas wilayah, dalam Raker pertama Mendagri dengan Komisi II DPR itu, Gamawan juga menjelaskan soal perlu-tidaknya pemilihan gubernur dilakukan secara langsung oleh rakyat. "Dari sisi biaya, pilkada gubernur langsung oleh rakyat jelas memerlukan biaya yang tinggi dan membawa konsekuensi sulit untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih," katanya.

Mendagri pun mencontohkan, di Jawa Timur saja misalnya, pemilihan gubernur beberapa waktu lalu menghabiskan biaya sampai Rp 1 triliun. Belum lagi biaya puluhan miliar rupiah yang harus dikeluarkan oleh peserta pilkada. "Fakta ini secara kasat mata akan mempersulit siapapun yang menang pilkada untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih. Sementara gaji gubernur setiap bulan hanya Rp 8,7 juta," imbuhnya.

"Terlepas dari alasan tersebut di atas, satu hal yang mesti kita pahami, jika wewenang gubernur itu masih seperti sekarang ini, sebaiknya gubernur itu ditunjuk saja oleh pusat, dengan konsekuensi harus merevisi undang-undang," tegasnya.