Bupati Dinilai Melanggar Hukum

Hal senada diungkapkan Guru Besar Hukum Sumber Daya Alam Abrar Saleh. Ia menilai tindakan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas telah melanggar Pasal 65 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan, Mineral dan Batubara (minerba).

Menurut Abrar Saleh, dalam Pasal 65 UU Minerba sudah dijelaskan syarat-syarat bagi pemegang IUP. Pemegang IUP harus memenuhi empat syarat yaitu teknis pertambangan, administrasi, lingkungan hidup dan finansial. “Kalau penerima pengalihan IUP itu kapan diperiksa persyaratan-persyaratannya?,” tanya Abrar Saleh.

Ditambahkannya, keputusan Bupati Abdullah Azwar Anas mengubah keputusan bupati sebelumnya Ratna Ani Lestari dinilai menyalahi aturan. Sebagai pejabat, Bupati Abdullah Azwar Anas tidak boleh mengutak-atik keputusan pejabat lama kalau tidak jelas kekeliruannya dalam keputusan itu.

Sebelumnya, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas digugat perusahaan pertambangan asal Australia Intrepid Mines Ltd senilai hampir Rp 2 triliun. Bupati digugat karena memberikan persetujuan dan pengalihan serta IUP emas Tujuh Bukit Tumpang Pitu di Banyuwangi.