Bupati Disarankan Temui Menpan Bahas Honorer K2

jpnn.com - JAKARTA - Hasil tes CPNS jalur honorer kategori dua (K2) dari Mandailing Natal (Madina) merupakan satu-satunya di wilayah Sumut yang hingga saat ini belum diumumkan kelulusannya.
Target bahwa pengumuman akan dilakukan usai pileg 9 April 2014, meleset lagi. Hingga kemarin, proses pengolahan data honorer K2 masih ada ganjalan-ganjalan sehingga belum bisa diumumkan.
"Masih ada masalah. Belum bisa klir," ujar ujar Kepala Biro Hukum dan Komunikasi Informasi Publik KemenPAN-RB Herman Suryatman kepada JPNN di Jakarta, kemarin (25/4).
Apa itu masalahnya? Herman tidak menjelaskan secara rinci. Dia hanya mengatakan, persoalannya lebih bersifat internal-lokal.
Dia hanya memberikan gambaran bahwa persoalannya mirip dengan beberapa daerah yang belum diumumkan kelulusannya. Yakni masalah sedikitnya honorer K2 putra asli daerah yang lulus CPNS. "Putra asli daerah belum terakomodir," ujarnya.
Menurutnya, masalah harus segera diselesaikan dengan baik. Dia memberi sinyal solusi terbaik, yakni agar Bupati Madina segera bertemu MenPAN-RB untuk membahas masalah yang masih mengganjal agar ditemukan solusinya.
"Kepala daerah bisa ke Jakarta, bicara dengan Pak Menteri. Pak Menteri itu kan orangnya terbuka. Kepala daerah bisa menyampaikan langsung, bagaimana agar tetap bisa menjalankan amanah dengan baik," pungkasnya.
Seperti diketahui, honorer K2 dari Madina yang ikut tes CPNS 2013 sebanyak 353 orang. Dari jumlah itu, sekitar 90 persen guru honorer.
JAKARTA - Hasil tes CPNS jalur honorer kategori dua (K2) dari Mandailing Natal (Madina) merupakan satu-satunya di wilayah Sumut yang hingga saat
- Pelapor Klaim Miliki Bukti Kuat Dugaan 4 Kasus Korupsi Jampidsus
- Terbukti Bersalah, Pengusaha Ted Sioeng Divonis 3 Tahun Penjara
- Bea Cukai dan Polri Temukan 1,88 Kuintal Sabu-Sabu di Kebun Sawit di Aceh Tamiang
- Pangkas Ketimpangan Pembangunan, Ahmad Luthfi Tarik Investor ke Jateng Bagian Selatan
- Jadi Kuasa Hukum Hasto, Febri Diansyah Bongkar 4 Poin Krusial di Dakwaan KPK
- MenPAN-RB Rini Dinilai Gagal, Prabowo Harus Batalkan Penundaan Pengangkatan PPPK 2024