Bupati Ditangkap, Ketua DPR Minta Evaluasi Sistem Demokrasi
Kamis, 25 Oktober 2018 – 22:56 WIB

Uang barang bukti OTT KPK. Ilustrasi Foto: dok.JPNN.com
"Jadi harus dievaluasi lagi dan kepada sistem yang lebih memungkinkan kita berdemokrasi secara elegan dan tidak berpragmatis," jelasnya.
Lantas apakah pemilihan tidak langsung menjamin tidak ada korupsi lagi? Bamsoet berujar skalanya mungkin lebih kecil. Sebab, ujar Bamsoet, berdasar diskusi dengan berbagai pihak termasuk penegak hukum, mengawasi 50 hingga 60 orang DPRD yang memilih kepala daerah jauh lebih mudah dan tidak memerlukan money politic yang begitu tinggi dan rentan.
"Potensi benturan di akar rumput itu jauh lebih ringan," tegasnya. (boy/jpnn)
Ketua DPR Bambang Soesatyo menilai ada yang salah dengan sistem demokrasi di Indonesia terkait sistem pemilihan kepala daerah langsung.
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- Semangat Memperkuat Kembali Kinerja Perekonomian Nasional
- Penampakan Uang Korupsi Oknum DPRD OKU yang Disita KPK
- KPK Amankan Uang Rp 2,6 Miliar Saat OTT di OKU Sumatera Selatan
- Siapa Saja yang Kena OTT KPK di OKU?
- KPK Lakukan OTT di Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kapolres Bilang Begini
- Merawat Asa Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Walau Dirusak Perilaku Koruptif