Bupati Gorontalo Utara: Tidak Mungkin Memberhentikan Semua Honorer

jpnn.com, GORONTALO UTARA - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo belum membuat keputusan soal skema penghapusan honorer sesuai arahan MenPAN-RB Tjahjo Kumolo.

Pelaksana tugas (Plt) Bupati Gorontalo Utara Thariq Modanggu mengatakan jajarannya masih melakukan kajian terkait penghapusan honorer daerah pada 2023.

Kajian itu salah satunya soal payung hukum untuk melakukan rekrutmen tenaga alih daya alias outsourcing yang melaksanakan tugas-tugas spesifik, seperti sopir, sekretaris pribadi, ajudan, dan lainnya sebagaimana ketentuan.

"Kami akan mengkaji tentang kebutuhan daerah terhadap aparatur berstatus honor daerah," kata Thariq Modanggu di Gorontalo pada Rabu (8/6).

Dia menilai penghapusan honorer mengharuskan pemda melakukan kajian untuk menemukan langkah tepat dalam menindaklanjuti keputusan pemerintah.

Sebab, keputusan pemerintah memang sudah menjadi aturan dalam rangka manajemen aparatur sipil negara (ASN).

Dengan demikian, katanya, khusus kepegawaian daerah semua akan dialihkan menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Oleh karena itu diperlukan adanya kajian mengingat kuota rekrutmen PPPK atau P3K hanya pada lingkungan dinas pendidikan, kesehatan, dan beberapa tugas fungsional.