Bupati Ini Siap Jadi Menteri

Di Kudus, lanjut pria yang melaksanakan program Gebyar Pedagang Kakilima (PKL) itu, dirinya menata ribuan PKL. Hingga tahun ini, tercatat lebih dari 2500-an PKL yang sudah mendapat tempat layak dan juga bantuan fasilitas serta pengembangan usaha yang dilakukan.

“Selama ini, imej yang tercipta PKL selalu dianggap kumuh, merisaukan. Itu tidak benar. Tentu harus diberdayakan, perlu menjalin komunikasi dengan mereka, menjadikan PKL sebagai mitra dan membuat mereka juga menjadi lebih manusiawi,” ujarnya.

Setelah sukses melakukan penataan, Musthofa pun kemudian menggagas 5 Januari sebagai Hari Gebyar PKL di Kudus.

“Kudus itu ibaratnya bagai surga bagi para PKL sekarang. Mereka itu tangguh dan mereka salah satu segmen penopang ekonomi kerakyatan. Yang bisa kita lakukan itu menyediakan fasilitas bagi mereka seperti tempat berdagang yang layak dan manusiawi, tertata bagus dan tidak menimbulkan masalah. Juga sarana dan prasarana yang layak, kasih tenda dan membangun koperasi kepada mereka, memberikan bantuan permodalan juga. Itu yang bisa dilakukan di sektor Koperasi dan UKM kita,” katanya.

Selain itu, untuk menopang ekonomi kerakyatan, pemerintah menurut Musthofa, juga dinilai perlu menjembatani dan memberikan fasilitas terhadap para pengrajin. Musthofa tidak hanya beropini, namun ia telah melakukannya dengan melakukan program Sambang Deso.

Artinya berkunjung ke desa-desa, bertemu dengan para tokoh masyarakat, para pengrajin, pemuda dan semua potensi masyarakat di desa-desa.

Langkah tersebut menurutnya penting dilakukan, karena seorang Menteri Koperasi dan UKM harus sangat dekat dan lekat dengan masyarakat. Dengan demikian, akan bisa diketahui persoalan yang terjadi, mengenal potensi ekonomi dan usaha-usaha masyarakat.

“Kemudian dikembangkan dan difasilitasi, dimodali, didukung dan dibina. Tapi sekali lagi, sebagai kepala daerah saya hanya mencoba maksimal mengabdi bagi masyarakat. Caranya dengan melakukan Prinsip 3 M. Yaitu melihat, mendengar dan melaksanakan. Harus mau melihat sendiri apa yang ada, mendengar masyarakat dan melaksanakan program kerakyatan,” ujarnya.(gir/jpnn)