Bupati Ismet Siap Jawab Interpelasi

Sementara itu, Ketua LSM Banten Enviromental Wacth (BEW) Cholid Ismail meminta para anggota dewan jangan hanya gertak sambal terkait interpelasi PNPM. Menurutnya, apabila ditemukan kesalahan prosedur pasca penjelasan Bupati Ismet Iskandar, maka harus ada sanksi tegas. Seperti mengajukan hak angket untuk meminta bupati bertanggung jawab secara hukum terkait dana R-PNPM yang macet itu.

    

”Jangan ada kompromi politik pasca penjelasan bupati dalam rapat paripurna terkait tidak tersalurkannya dana Replikasi PNPM Rp 25 miliar. Apalagi, bila memang ada kesalahan bupati maka jangan ditutupi dengan kompromi politik,” cetusnya. Seperti diberitakan sebelumnya, 27 anggota DPRD mengajukan hak interpelasi kepada Bupati Tangerang terkait tak tersalurkannya dana R-PNPM 2011 sebesar Rp 25 miliar.

 

Replikasi PNPM merupakan adopsi program pemerintah pusat soal program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM). Tapi program yang sudah berlangsung sejak 2009 itu, pada 2011 dananya sama sekali tidak tersalurkan. (kin)