Bupati Klaten Kena OTT, Ini Saran KPK untuk Kemendagri

Nah, yang paling berkuasa menentukan orang-orang mengisi jabatan tertentu adalah pimpinan daerah.

"Jadi, ada kemungkinan tidak hanya terjadi di Klaten," katanya.

Dia menambahkan, KPK juga telah mendapat banyak informasi terkait hal serupa yang terjadi di daerah lain di Indonesia.

Hanya saja, informasi itu masih perlu diverifikasi lagi.

Karenanya, KPK meminta Kemendagri menurunkan tim untuk menangani hal ini. Selain itu, harus  ada seleksi terbuka untuk mengisi pos-pos jabatan.

"Untuk menciptakan tata kelola yang lebih baik ke depan kami imbau kepada Kemendagri  memerhatikan dan memonitor supervisi tentang proses penentuan jabatan-jabatan tersebut,"  papar Syarif.

Seperti diketahui,  Bupati Klaten Sri Hartoni dan anak buahnya, Suramlan, Sabtu (31/12) ditetapkan sebagai tersangka suap menyuap terkait mutasi dan promosi jabatan setelah terjaring operasi tangkap tangan KPK, Jumat (30/12).

KPK mengamankan delapan orang dalam OTT tersebut.