Bupati KSB Diminta Kurangi Tebar Pesona

jpnn.com - JAKARTA – Bupati Sumbawa Barat (KSB) KH Zulkifli Muhadli diminta untuk tidak terlalu menebar pesona. Permintaan tersebut terlontar dari mulut kandidat Doktor Institut Pertanian Bogor (IPB) Lukman Malanuang pada JPNN di Jakarta, Kamis (19/2).

Dikatakan, politik pencitraan sangat wajar dilakukan oleh kepala daerah untuk berbagi informasi tentang keberhasilan suatu program. Namun, menjadi berlebihan dan tidak wajar jika hal itu hanya bermotif melanggengkan kekuasaan serta menutupi fakta sesungguhnya di masyarakat.

Dia menyorototi politik pencitraan yang diterapkan Bupati KH Zulkifli Muhadli. Menggratiskan pendidikan dan kesehatan seharusnya berbanding lurus dengan kualitas (output). Faktanya di lapangan, justru jumlah kelulusan siswa di Sumbawa Barat berada pada level terendah se-NTB pada tahun 2008.

Rendahnya tingkat kelulusan menjadi indikator rumit dan kompleksnya permasalahan dunia pendidikan di Sumbawa Barat. Dari aspek kesehatan, masyarakat belum ada prestasi yang membanggakan kecuali yang dibuat-buat untuk konsumsi politik.

''Dari 472 bupati/walikota yang di survey akhir 2008 oleh majalah tempo, hanya ada 10 kepala daerah yang masuk katagori kreatif, inovatif dan dianggap berprestasi mambangun daerahnya. Ketika tahap seleksi dilakukan dengan memasukkan indikasi korupsi kepala daerah, lebih dari separuh dari 472 bupati/walikota bertumbangan tak terkecuali bupati KSB,'' kata Lukman.

Dijelaskan, bila ada kemauan politik, segudang kebijakan populis ditelurkan, yakni memberikan kemudahan berusaha dengan menghapus perda-perda bermasalah menyangkut pajak dan retribusi.

''Politik pencitraan selama ini yang terkesan mengada-ada. Selain pemborosan APBD Sumbawa Barat, juga tidak bermanfaat langsung bagi mayoritas masyarakat yang perlu diangkat harkat dan martabatnya,'' ungkapnya.(sid/JPNN)