Bupati Lamtim Layak Diberhentikan

JAKARTA - Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia menganggap Bupati Lampung Timur, Satono,  layak diberhentikan karena menjadi terdakwa kasus korupsi APBD Lampung Timur Rp 119 Miliar. Saat ini, Kementrian yang dikomandani Gamawan Fauzi itu masih memroses penonaktifan Satono.

"Usulan resmi sudah diterima, dan saat ini dalam proses. Intinya Bupati Lampung Timur layak untuk dapat diberhentikan," kata Kepala Pusat Penerangan Kementrian Dalam Negeri Reydonnizar Moenek kepada JPNN di Jakarta, Senin (10/1).

Dijelaskannya, Kemendagri akan memproses status hukum Satono itu sebagai konsideran penonaktifan. Kemudian, lanjut Reydonnizar, kementrian akan menkoordinasikan proses penonaktifan itu antara Bbiro Hukum dan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah.

"Dari biro hukum dan Ditjen Otda sudah ok, semua sudah ok. Ini hanya persoalan waktu, tidak lama segera diterbitkan surat keputusan pengesahan pemberhentian sementara jabatan sebagai Bupati, karena yang bersangkutan sudah terdakwa," ujarnya.