Bupati Malang Yakin Penutupan 7 Lokalisasi Tanpa Gejolak

jpnn.com - KABUPATEN – Kabupaten Malang diklaim bakal bebas dari pekerja seks komersial (PSK). Tepat pada 25 November mendatang, Bupati Malang Rendra Kresna akan menutup semua lokalisasi yang berada di wilayahnya. Rendra memberikan jaminan, penutupan lokalisasi di wilayahnya tak akan menimbulkan gejolak.

Di Kabupaten Malang, saat ini ada tujuh lokalisasi yang aktif beroperasi. Yakni Suko (Kecamatan Sumberpucung),  Kebobang (Wonosari), Slorok (Kromengan), Girun (Gondanglegi), Kalikudu (Pujon), Embong Miring (Ngantang), dan Sendangbiru (Sumbermanjing Wetan).

Menurut Rendra, walaupun lokalisasi yang bakal ditutup jumlahnya cukup banyak, gejolak di masyarakat tak akan terjadi. Tak akan ada pertentangan antara masyarakat dan PSK sebagaimana penutupan Dolly di Surabaya beberapa bulan lalu.

”Insya Allah tidak ada gejolak. Sebab, pemkab sudah melakukan sosialisasi sejak lama,” kata Rendra dilansir Radar Malang (Grup JPNN.com), Sabtu (15/11).

Kalaupun nantinya ada penolakan dari PSK ataupun masyarakat yang masih proprostitusi, ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Malang tersebut menyatakan, penolakan tak akan ada gunanya. Itu karena pemerintahannya sudah mempunyai tekad bulat untuk menutup semua lokalisasi di Kabupaten Malang.

”Yang pasti, semua lokalisasi harus sudah ditutup akhir November, ini komitmen kami,” tegasnya.

Saat ini, menjelang detik-detik penutupan lokalisasi, sambungnya, pemerintah terus memantapkan sosialisasi dan mematangkan verifikasi. Rendra berharap, pemkab mendapatkan data riil PSK. Data riil diperlukan karena nantinya para PSK yang selama ini beroperasi di tujuh lokalisasi tersebut akan mendapatkan pesangon dari Kementerian Sosial (Kemensos) RI.

”Kalau dari pemkab tidak ada. Pemkab tak memberikan pesangon, tapi memberikan pelatihan untuk bekal hidup setelah lokalisasi ditutup,” jelasnya.