Bupati Mengeluh, 60 Persen APBD untuk Belanja Pegawai

jpnn.com - PURWAKARTA – Jumlah PNS di lingkungan Pemkab Purwakarta, Jabar, kondisinya sudah over load. Padahal, merujuk untuk kabupaten kecil seperti Purwakarta, yang hanya ada 17 kecamatan dan 192 desa/kelurahan, idealnya PNS yang ada maksimal 7.000 orang. Tapi, saat ini jumlah PNS-nya sekitar 12 ribu orang.

“Dengan kondisi itu, maka porsi APBD 60 persennya untuk belanja pegawai. Sisanya, 40 persen untuk kebutuhan publik,” cetus Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi seperti diberitakan Pasundan Ekspres (Grup JPNN).

Menurut Dedi, pihaknya bukan tidak ingin merekrut sebanyak-banyaknya tenaga CPNS. Terutama dari kalangan honorer K2. Namun, karena pertimbangan kemampuan APBD, maka kuotanya dibatasi.

“Ini memang pilihan pahit. Bahkan, persoalan kepegawaian ini bisa dibilang sangat rumit. Karena, berdampak pada tatanan anggaran. Terlebih, Purwakarta sedang konsentrasi dalam pembenahan pembangunan dan layanan publik. Jadi, anggaran untuk belanja pegawai otomatis akan ada penghematan,” sambung Dedi.

Sementara itu Kepala BKD Purwakarta, Fajar Sidiq ketika dimintai keterangan perihal persoalan penerimaan CPNS K2, menyatakan pihaknya hingga kini belum menerima informasi secara tertulis dan resmi nama-nama CPNS yang lolos.

Selain masih menunggu hasil resminya, ia juga belum bisa memberikan keterangan apapun terkait kelulusan CPNS di Kabupaten Purwakarta.

“Semua kebijakan lolos tidaknya itu menjadi kebijakan Panitia Pusat. BKD Purwakarta hanya sebagai perantara saja,” jelasnya. (mas/din/sam/jpnn)