Jurus Bupati Kepulauan Meranti Bertahan soal 'Kemenkeu Berisi Setan'

jpnn.com, PEKANBARU - Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil merespons polemik imbas pernyataannya soal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berisi iblis.

Pria yang menjabat bupati Kepulauan Meranti sejak 26 Februari 2021 itu tetap santai dan mengaku akan terus memperjuangkan kepentingan masyarakat di daerahnya.

“Biarkan saja. Ya, tetap fokus (memperjuangkan hak masyarakat Meranti, red),” kata Adil saat dikonfirmasi JPNN.com, Senin (12/12).

Mantan legislator di DPRD Riau itu menyatakan dirinya tidak begitu menghiraukan kritikan orang lain soal pernyataannya yang viral dan menjadi polemik tersebut.

Adil hanya ingin masyarakat Kepulauan Meranti diperlakukan dengan adil sesua sila kelima Pancasila, yakni Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

“Biarkan saja mereka berpendapat apa. Saya ingin masyarakat kami diperlakukan sesuai dengan sila kelima,” ujarnya.

Adil menjadi sorotan luas karena pernyataannya pada Rapat Koordinasi Nasional Optimaslisasi Pendapatan Daerah di Pekanbaru, Riau, pada 8 Desember 2022.

Pada rakornas yang dihadiri Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Agus Fatoni dan Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu Luky Alfirman tersebut, Adil menyatakan dana bagi hasil (DBH) dari migas untuk Kabupaten Kepulauan Meranti pada 2022 sebesar Rp 114 miliar.