Bupati Minta Honorer Jangan Mogok Kerja

Uu menyesalkan sikap pemerintah pusat yang tidak memprioritaskan honorer K2 yang ada di Kabupaten Tasikmalaya untuk diangkat menjadi PNS.

”Jadi harapan kami kalau pun itu suatu keputusan MenPAN RB membuka lowongan CPNS di kementerian/lembaga tidak bisa diganggu gugat lagi. Tolong di masa yang akan datang ada skala prioritas bagi honorer K2 dan sukwan. Bukan hanya di Tasikmalaya tetapi di Jawa Barat,” minta Uu.

Forum Honorer Kategori 2 Indonesia (FHK2I) Kabupaten Tasikmalaya akan membawa sikap penolakan rekrutmen 17.928 CPNS dan rencana mogok kerja ke Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) FHK2I seluruh Indonesia 16-17 September di Jogjakarta.

“Mogok kerja adalah jalan terakhir. Kalau tidak ada niat baik dari pemerintah pusat dalam penyelesaian pengangkatan Honorer K2 dan payung hukum yang jelas bagi pengangkatan K2,” ujar Ketua FHK2I Kabupaten Tasikmalaya Nasihin SPdI, Selasa (12/9).

Menurut Nasihin, langkah untuk melakukan mogok kerja ini, sebenarnya FHK2I tidak menginginkannya. Tapi kalau dengan upaya penyampaian aspirasi ke pemerintah pusat tetap tidak didengar, terpaksa mereka akan mogok. “Tapi tetap menunggu hasil keputusan rakornas,” ungkap Nasihin. (dik)