Bupati Narkobaan Menang Gugatan, Kemendagri Banding sampai Kapanpun

jpnn.com - JAKARTA - Direktur Jenderal otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Sumarsono mengatakan, pemberhentian AW Noviadi Mawardi dari jabatan Bupati Ogan Ilir, Sumatera Selatan sebelumnya dilakukan, karena pemerintah ingin menyelamatkan rakyat.
Karena itu atas keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang memenangkan gugatan Noviadi terkait pemberhentiannya, Senin (15/8), Kemendagri siap melakukan banding.
"Kami ingin menyelamatkan rakyat. Jadi tidak mungkin kasih privilage kepada bupati yang nyata-nyata narkoba. Kami ingin melakukan itu sebagai bagian dari pendidikan politik. Karena itu Kemendagri menyatakan banding," ujar Sumarsono, Senin petang.
Menurut Sumarsono, Kemendagri menghormati sepenuhnya keputusan pengadilan. Namun tidak akan menyurutkan upaya-upaya pemberantasan narkoba. Karena itu sikap banding akan diambil, sebab tidak ada tempat bagi pecandu narkoba.
"Kalau narkoba jelas tertangkap tangan dan bukti ada. Bukti narkoba dari BNN. Lembaga yang menyatakan narkoba itu BNN. Harus ke BNN. BNN sudah bersurat resmi, Ini OTT. Pemerintah tegas dengan narkoba. Tidak ada ampun narkoba. Seiring dengan langkah presiden. Jadi bukan hanya soal administratif, pokoknya banding sampai kapan pun," ujar mantan Penjabat Gubernur Sulawesi Utara tersebut.(gir/jpnn)
JAKARTA - Direktur Jenderal otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Sumarsono mengatakan, pemberhentian AW Noviadi Mawardi
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Guru Vokalis Band Sukatani Dipecat, P2G Marah Besar
- Peduli Kesehatan Mental Pelaut, PIS Gandeng Federasi Internasional
- Lari jadi Tren di Masyarakat, Waka MPR: Harus Didukung Upaya Wujudkan Udara Bersih
- Pemprov Jateng Berkomitmen Berikan Tali Asih Bagi Anak-anak Penghafal Al-Qur'an 30 Juz
- Honorarium Honorer di Bawah Rp 500 Ribu, Gaji PPPK Paruh Waktu Piro?
- Nakhodai IKA PMII, Fathan Subchi Siap Wujudkan Indonesia Emas 2045