Bupati Natuna Berkomitmen Memprioritaskan Honorer Diangkat jadi PPPK

Imbasnya, sejumlah proyek besar yang digagas di era pemerintahannya, seperti jalan dua jalur dan pembangunan gedung DPRD Natuna terpaksa dibatalkan karena harus membayar beban tersebut.

“Kami bangun jalan dua jalur, kami bangun gedung DPRD, tetapi kalau akhirnya uutang sana-sini buat apa?” katanya.

Dia mengatakan APBD Natuna berkurang, maka berdampak kepada beberapa kegiatan dan belanja yang seharusnya ikut kurang seperti, TPP PNS, gaji honorer, dan penghasilan tetap (siltap) perangkat desa yang bersumber dari ADD juga terdampak.

“Saya pertahankan dulu sampai "titik darah penghabisan" TPP ini yang hidupkan pegawai saya, karena SK sudah tersimpan rapi di berangkas Bank Riau Kepri (digadaikan) itu fakta,” kata dia.

Wan juga mengatakan sempat menghubungi wakil menteri keuangan RI agar dana tunda salur Kabupaten Natuna segera dibayarkan pemerintah pusat.

“Ternyata dicicil bayarnya, jadi kita juga menyicil sesuai prioritas," ungkapnya.

Karena itu, Wan Siswandi meminta kepada camat, kades, agar pegawai honorer tidak menjadikan persoalan keuangan sebagai alasan untuk tidak memberi pelayanan terbaik kepada masyarakat. (antara/jpnn)