Bupati Nias Selatan Ikut Dilaporkan ke KPK

JAKARTA – Tidak hanya kasus dugaan korupsi yang dilakukan Bupati Nias, Sumatera Utara, Binahati B Baeha yang hari ini (Jumat,14/11) dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bupati Nias Selatan (Nisel) Fahuwusa Laia juga senasib dengan rekannya. Kalau kasus dugaan penyimpangan dana tsunami di Kabupaten Nias tahun 2006 dilaporkan Aliansi Gerakan Nias Bersatu (Agresib) dan Indonesia Corruption Watch (ICW), kasus Nisel dilaporkan Aliansi Nias Menggugat (Anima).

ICW juga ikut bergabung dengan Anima. Menurut keterangan tertulis Anima dan ICW, berdasarkan hasil Pansus DPRD Nisel, ditemukan indikasi kuat Bupati Nisel melakukan korupsi, antara lain pembangunan tembok penahan pengaman pantai akibat bencana alam di desa Hilisatoro dan Hiliamataluo senilai Rp1,2 miliar.

Selain itu, pengadaan tanah untuk kantor pemerintah di Alo’oa Lotu dan pembebasan lahan bandara Silambo senilai Rp16,93 miliar. Pengeluaran pada pos dana kepala daerah-wakil kepala daerah yang tak bisa dipertanggungjawabkan senilai Rp525 juta. Total dugaan uang yang raib akibat dikorupsi di Nisel ini mencapai Rp18,664 miliar.

Kembali ke kasus Nias, selain persoalan dana bantuan tsunami, juga ada kasus lain yang tadi ikut dilaporkan ke KPK. Antara lain kasus dana PSDA/H sektor kehutanan tahun 2001-2002 sebesar Rp2,3 miliar, kasus dana bantuan banjir 2001-2002 dan bantuan pascagempa 28 Maret 2005, kasus dana program pemberdayaan masyarakat senilai Rp9,4 miliar yang bersumber dari APBN 2006, dan kasus penyelewengan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2005-2006 senilai Rp20,5 miliar. Dugaan korupsi Bupati Nias itu dibeber sejumlah aktifis Anima, antara lain Yohanes Goawa, Herman Harefa, dan Soni Telaumbanua dari Bidang Investigasi ICW. (sam/JPNN)