Bupati Nonaktif Mesuji Bantah Beri Fee ke Petinggi Polda Lampung
jpnn.com, LAMPUNG - Bupati nonaktif Mesuji Khamami angkat bicara soal tudingan adanya pemberian fee proyek infrastruktur di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) APBD 2018 kepada mantan pejabat Polda Lampung.
Pengacara Khamami, Sopian Sitepu mengatakan, tidak benar apabila kliennya tersebut memberikan uang fee sebagaimana belakangan diungkapkan saksi Wawan Suhendra.
“Setelah kami menanyakan langung kepada Khamami tentang kebenaran berita sebagaimana Wawan kemukakan, klien kami membantah dan menyatakan tidak pernah memberikan uang dan tidak pernah memberikan barang kepada pihak Polda Lampung,” ujar Sopian Sitepu melalui keterangan tertulisnya kepada radarlampung.co.id, Rabu (24/4).
Diketahui, Wawan Suhendra sebelumnya menuturkan bahwa ada pemberian uang atas permintaan Khamami senilai Rp200 juta ke pihak Polda Lampung. Kemudian, disebutkan ada pemberian paket proyek ke Polda Lampung berdasarkan arahan Khamami.
“Klien kami beranggapan keterangan tersebut perlu diklarifikasi segera untuk menghindari kerugian atas nama baik pihak-pihak tertentu. Khususnya para pejabat yang sesungguhnya tidak pernah menerima sesuatu apapun dari Bupati (nonaktif) Khamani,” sambungnya.
Sopian sendiri menegaskan bahwa klarifikasi ini dilakukannya kepada Khamami Selasa (23/4). Dia mengatakan, bahwa kliennya akan menjelaskan secara rinci seperti apa kejadian yang sebenarnya terjadi di saat persidangan saat ia dijadwalkan akan menjadi saksi.
“Dan dalam persidangan nantinya klien kami akan menjelaskan sejelas-jelasnya tentang fakta kebenaran tersebut. Demikian keterangan pers yang kami sampaikan agar masyarakat dapat memahaminya,” pungkasnya. (ang/sur)
Bupati nonaktif Mesuji Khamami angkat bicara soal tudingan adanya pemberian fee proyek infrastruktur di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) APBD 2018 kepada mantan pejabat Polda Lampung.
Redaktur & Reporter : Budi
- Gedung Layanan RS Bhayangkara Ruwa Jurai Diresmikan, Ini Pesan Kapolda Lampung
- KPK Dalami Ekspor Batu Bara dari Pemeriksaan Dirjen Bea Cukai
- Usut Kasus korupsi CSR, KPK Periksa Pejabat Bank Indonesia
- Mahasiswa Desak KPK Periksa Bupati Daerah Ini
- KPK Jerat 2 Orang sebagai Tersangka Kasus Korupsi PT PP
- Kejari Makassar Klaim Selamatkan Rp 319 Miliar Uang Negara Selama 2024