Bupati Nunukan Ungkap Fakta tentang Guru di Perbatasan

jpnn.com, NUNUKAN - Penempatan guru-guru di wilayah perbatasan oleh pemerintah pusat ternyata bermasalah. Banyak di antara guru tersebut memilih pindah setelah mengabdi beberapa tahun.

Bahkan ada yang sampai meminta bantuan tim sukses untuk menekan bupati agar menyetujui permintaan pindah tugas.

“Itu yang saya alami dan rasakan sendiri. Ada guru-guru yang ditempatkan pusat di daerah perbatasan lewat formasi khusus minta pindah. Mereka kemudian minta pindah dan ini sangat merugikan daerah," kata Bupati Nunukan Hj Asmin Laura Hafid saat menerima kunjungan Tim Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan media ke SMPN 1 Nunukan, Kaltara, Selasa (27/11).

Tidak ingin kejadian tersebut berulang, secara khusus bupati perempuan termuda di Indonesia itu meminta agar Mendikbud Muhadjir Effendy dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Syafruddin mengutamakan putra daerah untuk diangkat menjadi guru di perbatasan. Daerah bahkan siap mengeluarkan dana pelatihan untuk guru-guru tersebut.

"Akan kami latih guru-gurunya. Lebih baik guru yang ditempatkan di Nunukan adalah putra daerah asli. Mereka sudah pasti tidak akan pindah daerah," ucapnya.

Sampai saat ini Kabupaten Nunukan, lanjutnya, masih kekurangan guru. Itu sebabnya Bupati Laura mengusulkan agar pemerintah pusat bisa menerima aspirasi daerah. Yang tahu keadaan daerah bukan pusat.

"Bukannya kami menolak guru dari luar Nunukan tapi kami butuh guru yang cinta Nunukan. Kalau sudah cinta pasti tidak akan meninggalkan daerah pengabdiannya," tutupnya. (esy/jpnn)